Usulan Pembangunan di Desa Saat Reses akan Diakomodir Anggota Dewan

KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat akan memperjuangkan peningkatkan infrastruktur jalan yang diusulkan desa pada saat kegiatan reses ke masing-masing Dapil (Daerah Pemilihan). Aspirasi tersebut merupakan suatu hal yang mendesak.
Hal tersebut di sampaikan oleh Anggota DPRD Kobar, Muhammad Yasir Fajar Afrizal. Di mana menurut Fajar beberapa waktu lalu anggota DPRD Dapil I telah melaksanakan reses ke desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Art Selatan.
Di antaranya desa Kumpai Batu Atas, Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Sidorejo.
"Reses merupakan komunikasi dua arah antara Legislatif dengan konstitusi melalui kunjungan kerja secara berkala dan kegiatan tersebut merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, dalam kegiatan ini kami bertemu dengan masyarakat guna menampung aspirasi perihal peningkatan pembangunan atau pun permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, usai menampung aspirasi kemudian peninjauan langsung ke lapangan, seperti pengecekan Jalan padang pasir Rt 3 dan Rt 4 Kumpai Batu Atas, dimana masyarakat meminta untuk peningkatakan jalan ,karena kondisi jalan yang ada saat ini rawan tergerus karna air pada saat hujan.
"Pada saat reses atau pun pada saat kegiatan Musrenbang, usulan infrastruktur jalan ini mendominasi, selain itu juga usulan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kesehatan maupun pendidikan, untuk itu kami pun akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Di mana infrastruktur in merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, yang memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.”
Ia melanjutkan, meski banyaknya usulan dari masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran maka mengqunakan skala prioritas sangatlah penting. Sehingga usulan yang belum terealisasi akan di masukan dalam RKPD, hal itu sebagai wujud pembanqunan yang merata.
"Kami berharap agar masyarakat untuk bersabar jika usulan belum terealisasi bukan berarti kami tidak memperhatikan, tetap kami perjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, akan tetapi semuanya mana yang lebih di prioritaskan atau hal hal yang urgent akan didahulukan, hal ini yang harus di pahami oleh masyarakat.”
Editor : Sigit Pamungkas