Bappedalitbang Kobar Gelar Rakor Persiapan Penilaian KKS Tingkat Nasional 2025

KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi (Rakor) membahas sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Rapat ini digelar dalam rangka persiapan menghadapi penilaian KKS tingkat nasional pada 2025.

Kepala Bappedalitbang Kobar Juni Gultom menyatakan, rakor ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian KKS 2025. Penilaian tersebut mencakup data dukungan dari 2023 dan 2024 yang harus diperhatikan secara cermat pada masing-masing tatanan KKS.

Baca Juga

Antisipasi Bencana, BPBD Kobar Gelar Konsultasi Publik Strategi Penanggulangan Bencana

"Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan persentase keberhasilan setiap tahapan KKS. Data dukungan dari dua tahun terakhir sangat penting untuk persiapan penilaian tahun 2025," tuturnya.

Dia menambahkan, arahan dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa gubernur bertugas menugasi Sekretaris Daerah atau Kepala Bappedalitbang sebagai Ketua Tim Pembina KKS tingkat provinsi. Tugasnya adalah mengkoordinasikan agar seluruh kabupaten/kota dapat mengikuti penilaian KKS dan menyeleksi usulan daerah yang layak untuk bersaing di tingkat nasional.

Sementara itu, Bupati/Wali Kota diminta menugaskan Sekda atau Kepala Bappedalitbang sebagai Tim Pembina KKS tingkat kabupaten/kota. Tim ini bertugas memastikan daerahnya memenuhi persyaratan penilaian nasional melalui koordinasi dan penilaian mandiri (self-assessment) bersama forum KKS setempat.

Baca Juga

BKPSDM Kobar Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UKPPI

"Provinsi telah mengirimkan surat ke kabupaten/kota untuk partisipasi dalam penilaian KKS. Kabupaten Kobar telah didaftarkan pada tahap wistara dengan komitmen dari 12 desa dan kelurahan untuk mencapai status Open Defecation Free (ODF). Untuk mencapai wistara, diperlukan minimal 90 persen indikator terpenuhi dan ODF 100 persen,” ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini terdapat 56 unit jamban yang telah dibongkar sebagai bagian dari program nol jamban. Namun, masih ada sekitar 100 unit yang menunggu proses pembongkaran. Alternatifnya adalah pembangunan MCK komunal di setiap RT dengan standar ramah lingkungan.

"Tahun depan, sesuai pagu anggaran, akan dibangun 700 unit WC umum maupun WC keluarga yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kobar. Ini merupakan langkah percepatan program nol jamban," katanya.

Baca Juga

Usulan Perbaikan Jalan 2025 Masih Ditampung Dinas PUPR Kobar

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Kabupaten Kobar dalam meraih penghargaan Swasti Saba di tingkat nasional pada 2025.

Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing