KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU Kobar) terus berupaya menciptakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang jujur dan adil.
Termasuk dalam mewujudkan tata pengelolaan keuangan Pilkada 2024 yang akuntabel.
Untuk itu, belum lama ini KPU Kobar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Keuangan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bimtek tersebut diadakan, dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.
Ketua KPU Kobar, Chaidir menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilihan, pada Pilkada 2024.
Sehingga semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap dana yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, perlu pemahaman aturan serta ketepatan dan ketelitian dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan," ujarnya.
Chaidir juga menyatakan bahwa kesuksesan Pemilu dan Pilkada sangat bergantung pada kinerja pelaporan keuangan yang baik.
"Pelaporan keuangan yang tepat dan akurat akan mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada," tambahnya.
Sekretaris KPU Kobar Yasin Navarin turut memberikan pesan penting terkait tata kelola keuangan Pilkada 2024.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan baik antara PPK dan PPS terkait anggaran pilkada.
"Koordinasi terus menerus, seperti rapat rutin mingguan antara PPK/PPS bersama sekretariatnya, akan membuka solusi terhadap kendala-kendala di lapangan," kata Yasin.
Lebih lanjut, Yasin menambahkan bahwa KPU Kobar membuka pintu seluas-luasnya bagi PPK, PPS, sekretaris, dan bendahara untuk berkonsultasi.
"Dengan demikian, diharapkan pemecahan masalah pelaporan keuangan dapat terselesaikan tepat waktu tiap bulannya," jelas Yasin.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, termasuk Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Bank Kalteng.
Mereka memberikan berbagai materi penting yang relevan dengan tata kelola keuangan dalam pelaksanaan pemilu.
Termasuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar, serta bagaimana menyelesaikan kendala yang mungkin dihadapi.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, khususnya dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan.
"Hal ini sejalan dengan komitmen KPU Kobar untuk menciptakan pemilihan yang transparan dan akuntabel.”
Editor : Sigit Pamungkas
Artikel Terkait
