DPRD Kobar Desak Pemkab Evaluasi BUMDes yang Bermasalah Hukum

KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih serius mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang memiliki permasalahan hukum.

Baca Juga

Peningkatan Infrastruktur, Anggota DPRD Kobar Usulkan Pembangunan Ruas Jalan di Tingkat Kecamatan

Anggota DPRD Kobar, Muhammad Toha, menyampaikan dorongan ini dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

Ia menegaskan, evaluasi yang mendalam diperlukan, agar BUMDes tidak menjadi beban masyarakat maupun menimbulkan kerugian negara.

“BUMDes didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan dan bahkan menimbulkan persoalan hukum, tentu ini perlu menjadi perhatian serius,” ujar Muhammad Toha.

Ia menambahkan, pemkab harus memastikan adanya pembinaan yang berkesinambungan bagi pengelola BUMDes. Dengan begitu, setiap BUMDes dapat menjalankan fungsi dan tujuannya secara optimal sesuai regulasi.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi, terutama BUMDes yang dilaporkan bermasalah. Ini penting agar masalahnya tidak berlarut-larut dan justru menghambat pembangunan desa.”

Ia menyarankan agar pemerintah menyediakan pendampingan hukum bagi BUMDes yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Hal ini diperlukan agar proses penyelesaian masalah dapat berjalan adil dan transparan.

Baca Juga

DPRD Kobar Desak Pemkab Segera Perbaiki Jalan Nurhidayah

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabel dari BUMDes. Menurut Toha, pelaporan yang jelas akan memudahkan pemda untuk memantau dan menilai kinerja setiap unit usaha desa.

“Kami akan terus mengawal pengelolaan BUMDes agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.”

Editor : Sigit Pamungkas