Kalimantan Tengah Siapkan Anggaran Rp37 Miliar untuk BPJS Kesehatan Warga Miskin

PALANGKA RAYA, iNewsKobar.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapakak. anggaran sekitar Rp37 miliar untuk memenuhi pelayanan kesehatan warga tak mampu (warga miskin) melalui program kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang kami bayarkan sekitar 600 ribuan orang, dengan anggaran mencapai Rp37 miliar,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti di Palangka Raya, Minggu.

Baca Juga

Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan ke KRIS Berpotensi Mundur

Suyuti menjelaskan, dana yang diperuntukkan bagi jaminan BPJS Kesehatan berasal dari dana patungan dengan pemerintah pusat yang ditetapkan pesertanya oleh Dinas Sosial yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu.

Namun, dia mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlindungi melalui skema patungan tersebut. Untuk mengatasinya, Pemprov Kalteng mengambil langkah tegas dengan menanggung langsung iuran BPJS bagi warga yang masuk kategori keluarga miskin dan tidak mampu.

Suyuti memaparkan dana yang digunakan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). "Kalau di data kami jumlah warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di Kalteng sudah 98 persen, malah pernah 100 persen,” ujarnya.

Baca Juga

Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan dan Sertifikat Kursus Mengemudi

Menurutnya, penurunan angka cakupan dari 100 persen menjadi 98 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, karena adanya pembaruan data kependudukan, sehingga berdampak pada penyesuaian jumlah peserta aktif.

Pemprov Kalteng memastikan salah satu fokus pembangunan yang dilaksanakan saat ini adalah pada sektor kesehatan, yakni pemenuhan serta pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebelumnya Suyuti menyampaikan apa yang dijanjikan gubernur, yakni layanan melalui Program Kartu Huma Betang, secara tidak resmi sebenarnya telah berjalan.

Baca Juga

Berikut 21 Penyakit Yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

"Contohnya, kalau ada pasien tidak mampu dan mau dirujuk, kan dibiayai oleh RSUD Doris, mulai dari transportasi, biaya makan dan lainnya, jadi tinggal diintegrasikan dalam Kartu Huma Betang. Jadi, dari sisi kesehatan, Kartu Huma Betang itu sudah siap kita," katanya.

Editor : Sigit Pamungkas