KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id: Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) membuat sejumlah petani sawit di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng harus gigit jari.
Ini merupakan imbas dari larangan ekspor crude palm oil (CPO) oleh pemerintah pusat. Resah terkait larangan ekspor tersebut, sejumlah petani sawit yang tergabung dalam Aliansi Petani kelapa Sawit Kotawaringin Barat mencoba menemui Bupati Kobar Nurhidayah pada Rabu 18 Mei 2022.
Bupati menerima 20 orang perwakilan dari Aliansi Petani Kelapa Sawit Kotawaringin Barat. Kehadiran aliansi petani sawit di ruang rapat sekretariat ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi terkini yang mereka alami pascakebijakan pemerintah tersebut.
Salah seorang perwakilan petani, Sugeng Riyadi menilai kebijakan ini menjadi penyebab harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan menjadi menurun karena minimnya serapan dari perusahaan besar sawit (PBS) yang ada.
Tidak mau berlama-lama dengan situasi ini, para petani sawit yang tergabung dalam aliansi menyampaikan sikap kepada pemerintah. Mereka memiliki beberapa tuntutan melalui surat tuntutan yang diserahkan kepada Bupati.
Para petani sawit Kobar berharap pemerintah menyelamatkan nasib mereka dengan meninjau ulang kebijakan larangan CPO dan produk turunannya.
“Kami juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera bermitra dengan para petani sawit untuk menampung hasil panen dengan harga TBS yang ditetapkan pemerintah,” kata Sugeng.
Nurhidayah yang didampingi Kapolres, Asisten I dan perwakilan dinas TPHP dan Perindagkop UMKM menerima aspirasi para petani kelapa sawit, berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah provinsi.
Dia berharap segera diteruskan ke pemerintah pusat mengingat kebijakan tersebut ranahnya di Kementerian Perdagangan.
“Situasi ini memang telah menjadi keprihatinan kita, kita berharap ke depan situasi menjadi lebih baik khususnya bagi para petani kelapa sawit,” kata Nurhidayah.
Editor : Sigit Pamungkas
Artikel Terkait
