Belajar Dari Konflik di Desa Runtu, Sri Lestari: Kedepankan Musyawarah Dalam Memecahkan Masalah

KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Keributan yang terjadi di Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sri Lestari.

Baca Juga

DPRD Kobar: Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Aruta Harus Dioptimalkan

Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di desa, agar situasi tetap kondusif dan tidak merugikan semua pihak.

Sri Lestari mengatakan, insiden di Desa Runtu harus menjadi pelajaran agar tidak terulang di desa lain.

Menurutnya, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik asalkan semua pihak bersedia menahan diri dan mau bermusyawarah.

Baca Juga

Waket II DPRD Kobar: RAPBD 2025 Diprioritaskan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan semua pihak mau menahan diri dan bermusyawarah, maka semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dari musyawarah tersebut, pasti akan ditemukan solusi terbaik,” ujar Sri Lestari, Kamis 5 September 2024.

Diketahui, konflik di Desa Runtu bermula dari penolakan masyarakat terhadap Kepala Desa Runtu. Masyarakat bahkan menutup kantor desa sebagai bentuk protes. Tindakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan publik di desa tersebut.

“Tentu sangat disayangkan jika masyarakat mengambil tindakan sampai menutup kantor desa. Kantor desa adalah tempat pelayanan masyarakat, jadi sebaiknya jika ada masalah, dibicarakan dengan baik tanpa harus menyegel, apalagi merusak aset desa. Karena hal itu akan merugikan semua pihak."

Baca Juga

Sri Lestari: Marak Judi Online Sasar Anak anak, Orangtua Harus Proteksi

Sri Lestari juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspicam) Arut Selatan dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, langkah tersebut telah membantu mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya harap, masyarakat bisa bijak dan lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian persoalan desa,” pungkasnya.

Editor : Sigit Pamungkas