Bapenda Kobar Gelar Kick-Off Meeting dan Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB-P2 di Kumai

Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan mengatakan, permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2, antara lain data objek pajak yang tidak valid atau tidak akurat, penetapan pajak yang belum sepenuhnya adil, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak, serta tingginya angka tunggakan.
Permasalahan ini tidak hanya menghambat pencapaian target PAD, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kewajiban perpajakan antarwarga.
"Melalui kegiatan pemutakhiran ini, Bapenda menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas data pajak, baik secara fisik maupun administratif. Proses ini akan dilakukan secara sistematis, meliputi verifikasi lapangan, pembaruan data objek dan subjek pajak, serta peningkatan sistem penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan transparansi," ujar Ikhsan.
Dia menjelaskan, tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PBB-P2, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemutakhiran data, menjamin keadilan dalam penetapan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Edukasi publik juga menjadi bagian penting dari strategi untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
"Bapenda berharap seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, aparat desa, maupun masyarakat umum, dapat bersinergi dalam mewujudkan sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akurat, dan berpihak pada kepentingan pembangunan. Sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem fiskal yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat," tuturnya.
Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing