Pemkab Kobar Percepat Legalitas Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan Secara Terpadu

Baca Juga

Pemkab Kobar bakal Bangun Pusat Pengelolan Sampah di TPA Translik

KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar kegiatan percepatan legalitas badan hukum pembentukan Koperasi Merah Putih desa dan kelurahan secara terpadu di Aula Kyai Gede, Setda Kobar, Senin 16 Mei 2025.

Baca Juga

Pemkab Kobar Siapkan Transportasi Bagi CJH ke Embarkasi Banjarmasin

 Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala desa se-Kobar, pengurus koperasi Merah Putih, serta notaris dari seluruh wilayah Kobar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kobar, Alfan Khusnaini menegaskan, terbentuknya badan hukum koperasi hanyalah awal dari perjalanan panjang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

"Setelah koperasi resmi berbadan hukum, tugas kita belum selesai. Kita harus terus melakukan pembinaan agar koperasi ini benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat desa," ujarnya.

Baca Juga

Efisiensi Anggaran, Pemkab-DPRD Kobar Putar Otak Cari Dana Perbaikan Jalan Rusak

Bupati Kobar, Nurhidayah, yang turut hadir dan memberikan arahan, menekankan pentingnya pengelolaan dana yang bertanggung jawab. 

"Pendanaan dari bank-bank Himbara adalah dana bergulir, bukan hibah. Artinya harus ada pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang jelas dari setiap koperasi yang menerima bantuan ini," tegasnya.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Kobar bersama seluruh dinas teknis terkait akan terus mengawal pelaksanaan program nasional Asta Cita dari Presiden, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga

Pascalebaran, Lokasi Prostitusi Liar di Kotawaringin Barat bakal Ditertibkan 

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh koperasi Merah Putih di Kobar memiliki legalitas yang sah dan siap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para notaris, diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi dan memperkuat tata kelola koperasi di tingkat desa.

Editor : Sigit Pamungkas