Barito Utara Kalteng Siap Gelar PSU, Kemenko Polkam: Demokrasi Harus Dijaga Bersama

BARITO UTARA, iNewsKobar.id - Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025). 

Pelaksanaan PSU pada 6 Agustus 2025 bukan hanya sekadar pengulangan proses teknis pemilu, tetapi merupakan momen penting dalam menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum, sekaligus memastikan hak pilih warga terlindungi dengan baik.

Baca Juga

Empat Hari Pencarian, Jazad Nelayan Tenggelam di Barut Akhirnya Ditemukan

“Sebagaimana amanat UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 434 UU No. 7 Tahun 2017, PSU harus dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), dan dilaksanakan dengan dukungan aktif seluruh unsur penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan,” kata Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto.

Rakor ini dihadiri oleh Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Siska Dewi Lestari, Ketua Bawaslu Kab. Barito Utara Adam Parawansa, Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait.

Sejalan dengan arahan Presiden RI, kata Yoedhi, Pilkada harus menjadi cerminan kematangan berdemokrasi, dilaksanakan tenang, damai, dan bermartabat. 

Baca Juga

Jangan Terulang! Pilkada Ulang Barito Utara 6 Agustus 2025 Harus Bersih Dari Politik Uang

Sedangkan arahan Menko Polkam menekankan pentingnya agar seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan hukum, serta dalam suasana aman dan tertib.

Oleh karenanya, Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam, sesuai dengan Keputusan Menko Polkam Nomor 32 Tahun 2025, hadir di Barito Utara untuk memastikan sinergi dan koordinasi seluruh pihak di lapangan, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk menjamin PSU berlangsung aman, lancar, dan bermartabat.

“Perlu saya tegaskan bahwa kehadiran kami bukan untuk mengambil alih tugas teknis penyelenggaraan, melainkan untuk memastikan bahwa proses PSU benar-benar dilaksanakan sesuai asas demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” kata Yoedhi yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau.

Baca Juga

KPU RI Jadwalkan PSU Pilkada Barito Utara Kalteng 6 Agustus 2025

Secara teknis, Tim Pemantau Desk Pilkada Kemenko Polkam memberikan perhatian pada kesiapan logistik dan anggaran, pengamanan ketat pada setiap tahapan sesuai prosedur tetap (Protap Pam), pencegahan dan penindakan pelanggaran, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mencegah hoaks dan disinformasi.

Pada kesempatan itu, Yoedhi mengajak KPU dan Bawaslu tetap profesional dan independen. Kemudian, Pemerintah daerah dan aparat keamanan memberikan dukungan maksimal, serta Partai politik, tokoh masyarakat, dan pemilih menjaga suasana kondusif, damai, dan demokratis.

“Peran pers sangat strategis dalam mendukung demokrasi yang sehat. Kami berharap dukungan media tidak hanya dalam penyebaran informasi, tetapi juga dalam mengedukasi publik agar PSU berjalan damai, jujur, dan adil,” kata Yoedhi.

Baca Juga

Menantu Bacok Mertua di Barito Utara, Karena Pisahkan Anak Secara Adat

Tim pemantau Desk Koordinasi Pilkada Serentak di Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh Yoedhi Swastanto. Anggota Staf Khusus Bidang Luar Negeri Menko Polkam, Prof. Dr. Imron Cottan, Staf Khusus Bidang Intelijen Menko Polkam, Irjen Pol. Arradina Zessa Devy, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani, perwakilan dari Komdigi, perwakilan dari BSSN, dan perwakilan dari DKPP.

Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Desk Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kemenko Polkam TA 2025. Ketua Pengarah dan Pengendali Menko Polkam, dan beranggotakan 16 Kementerian/Lembaga yang secara tugas dan fungsi memiliki keterkaitanya dengan penyelenggaraan Pilkada.

K/L yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pilkada terdiri dari Kemenko Polkam, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkum, Kemenkes, Kemkomdigi, Kejagung, TNI, Polri, BSSN, KPU, Bawaslu, DKPP, BSSN, BKN, BIN, dan Perludem.

Baca Juga

Pilkada Ulang dengan Calon Baru di Barito Utara Butuh Dana Rp40 Miliar

Editor : Sigit Pamungkas