KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng mulai mensosialisasikan perihal Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023, dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023, disebutkan tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Untuk tahap awal sosialisasi di mulai di Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan melibatkan perangkat desa dan limas dari seluruh desa di Kecamatan Pangkalan Banteng.
Kepala Pelaksana BPBD Kobar Syahruni mengatakan, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023, tentang pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kobar, baru di tetapkan oleh Penjabat Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 20 Oktober 2023.
"Untuk tahap awal, kemarin kami melakukan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Pangkalan Banteng, kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini sangat penting dalam penanganan kebencanaan yang terjadi di wikayah Kabupaten Kobar," kata Syahruni, Kamis 26 Oktober 2023.
Menurut Syahruni, di tetapkannya Peraturan Bupati tersebut , mengingat akar dari penyebab masalah bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang selalu terjadi pada saat musim kemarau setiap tahun, salah satunya karena kurangnya program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana karhutla.
"Dari studi kasus ditemukan bahwa akar masalahnya belum tersedia regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana karhutla. Sehingga, Perbup nomor 35 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Kotawaringin Barat, ini diharapkan bisa menjadi alternatif solusi dari masalah tersebut," ungkapnya.
Syahruni juga menjelaskan, ruang lingkup dari peraturan bupati tersebut secara umum meliputi pembentukan MPA, organisasinya, sarana dan prasarana yang diperlukan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hingga penyusunan pembiayaan.
"Kami berharap agar tiap kelurahan/desa yang masuk wilayah rawan terjadi karhutla, dapat menjadikan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 ini sebagai pedoman bagi para Lurah/Kepala Desa untuk membentuk MPA diwilayahnya masing-masing," sebutnya.
Ia menambahkan, BPBD Kobar akan melanjutkan kegiatan sosialisasi tersebut di tiap desa maupun kelurahan di kecamatan lainnya.
Editor : Sigit Pamungkas
Artikel Terkait
