APBD 2026 Pemprov Kalteng Hanya Rp5,3 Triliun, Padahal 2025 Rp8,3 Triliun

PALANGKA RAYA, iNewsKobar.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng diproyeksikan turun hingga 40%.

Penurunan itu juga berpotensi berpengaruh terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalteng.

Baca Juga

APBD Kalteng Tertekan, Pemerintah Pusat Belum Lunasi Utang DBH Ratusan Miliar

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, pemotongan tersebut adalah hal biasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Pemotongan itu biasa saja, apalagi dengan kondisi sekarang. Tentu kami ini berkomitmen mengoptimalkan dari standar pelayanan minimal," ujar Leonard, Jumat 14 November 2025.

Sebelumnya, APBD Kalteng 2026 diproyeksikan menurun sekitar 47%.

Baca Juga

67 Kasus Keuangan Ilegal di Kalteng, OJK dan Pemprov Bergerak Cegah Korban Baru

Ia menjelaskan, APBD Kalteng pada 2024 sebesar Rp10,2 triliun, kemudian turun lagi pada 2025 sebesar 8,3 triliun, dan pada 2026 kembali turun hingga di angka 5,3 triliun.

Di tengah penurunan APBD itu, Leonard menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga bidang sosialnya lainnya.

Ia menyebut, Pemprov Kalteng bakal mengatur skala prioritas sehingga masyarakat tetap bisa menerima manfaat dari APBD.

Baca Juga

Sinergi Media dan Pemerintah, Gubernur Kalteng Gelar Diskusi Bersama 200 Wartawan

"Semua OPD harus punya cara berpikir yang sama. Jangan melaksanakan program yang tidak berdampak, harus berdampak kepada masyarakat," ujar Leonard.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran juga mengingatkan agar kinerja ASN jangan menurun meski menghadapi efisiensi anggaran tahun 2026.

Agustiar mengakui, efisiensi anggaran menjadi satu di antara tantangan berat Pemprov Kalteng ada 2026 mendatang.

Baca Juga

GSJT Minta Maaf: Klarifikasi Video Viral yang Singgung Penertiban ODOL di Kalteng

“Saya berharap, hal ini tidak menurunkan semangat dan kinerja aparatur di lingkungan Pemprov Kalteng.”

Editor : Sigit Pamungkas