KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id - Wujud nyata fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) secara resmi menyampaikan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kotawaringin Barat, Kamis 10 April 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Barat beserta anggota ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Momen ini menjadi ruang penting bagi lembaga legislatif menyampaikan catatan kritis dan konstruktif sebagai bahan evaluasi bagi eksekutif dalam mengelola pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nina Erpida, menggarisbawahi bahwa pembahasan LKPJ tahun ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan strategis kepala daerah, hingga pelaksanaan tugas pembantuan.
Ia menegaskan, meski sejumlah capaian positif telah diraih, DPRD juga mencatat adanya beberapa persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
DPRD mencermati bahwa data pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam LKPJ masih merujuk pada capaian tahun 2023 sebesar 6,10% dan belum mencakup realisasi tahun berjalan (2024).
Padahal, keberadaan data ekonomi terkini sangat krusial untuk mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis bukti yang tepat dan responsif terhadap dinamika daerah.
Lebih lanjut, DPRD mengkritisi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih sangat tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencakup 19,30% dari total pendapatan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pemungutan pajak daerah, termasuk digitalisasi sistem dan validasi data wajib pajak guna memperluas basis penerimaan asli daerah.
Pada sektor kesehatan, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Salah satu catatan penting ialah penambahan ruang perawatan kelas 3 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan peningkatan status Puskesmas Pembantu Sidorejo menjadi Puskesmas penuh agar cakupan pelayanan kesehatan menjadi lebih luas, inklusif, dan terstandar.
DPRD juga meminta penguatan layanan untuk kasus-kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan kelengkapan sarana-prasarana di seluruh puskesmas.
Meskipun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai cukup baik, DPRD mencatat masih banyak ruas jalan dan jembatan di beberapa kecamatan seperti Arut Utara, Kotawaringin Lama, dan Pangkalan Lada yang belum tertangani optimal. Infrastruktur yang belum merata tersebut berdampak langsung pada mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi desa.
Untuk itu, DPRD mendorong agar ke depan alokasi anggaran infrastruktur lebih proporsional, khususnya untuk pemeliharaan jalan penghubung antar desa sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat pedalaman.
Dalam hal pengelolaan aset daerah, DPRD menyampaikan sejumlah temuan penting, antara lain kondisi rumah dinas yang tidak layak huni dan aset tanah milik daerah yang belum bersertifikat atau bahkan dikuasai oleh pihak ketiga.
Pemerintah Daerah diminta untuk segera melakukan pembenahan dan penertiban administrasi aset, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset strategis untuk mendukung pelayanan publik.
Sementara di sektor pendidikan, DPRD mendorong agar perhatian terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditingkatkan melalui pelatihan khusus bagi para guru. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk mendukung program pendidikan inklusif dan penguatan sarana belajar-mengajar.
Masalah penerangan jalan umum (PJU) kembali mencuat sebagai persoalan klasik yang belum terselesaikan. Banyak wilayah pedesaan masih mengalami keterbatasan pencahayaan yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga. DPRD meminta Pemerintah Daerah agar menyusun rencana prioritas pengadaan dan pemeliharaan PJU secara bertahap dan menyeluruh.
Dalam kerangka pembangunan yang inklusif, DPRD juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih serius menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Penerapan prinsip responsif gender ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam pelayanan publik yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Di akhir pidatonya, Nina Erpida menegaskan bahwa rekomendasi DPRD ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen politik DPRD untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ia berharap, seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh eksekutif dalam perencanaan program dan penganggaran ke depan.
“Rekomendasi ini kami susun bukan untuk mengkritik semata, melainkan sebagai wujud kemitraan strategis agar tata kelola pemerintahan kita semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.”
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Kotawaringin Barat. Penyerahan ini menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk terus bersinergi membangun Kotawaringin Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Editor : Sigit Pamungkas
Artikel Terkait
