Antisipasi Kebakaran, Pemprov Kalteng Aktifkan 77 Pos Satgas Karhutla Hadapi Musim Kemarau

PALANGKA RAYA, iNewsKobar.id - Untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi secara daring pada Kamis (5/6). 

Fokus pembahasan adalah kesiapan pengaktifan 77 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di berbagai wilayah rawan.

Pos-pos tersebut akan ditempatkan di 76 desa/kelurahan yang tersebar di 51 kecamatan dan mencakup 14 kabupaten/kota se-Kalteng. Langkah ini diambil sebagai bentuk penguatan mitigasi serta mempererat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla di puncak musim kemarau.

“Pos lapangan ini kita siapkan sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dan menangani karhutla secara cepat di daerah rawan,” ujar Alpius Patanan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng yang memimpin rapat.

Berdasarkan data posko krisis karhutla Pusdalops PB Provinsi Kalteng, tercatat sejak 1 Januari hingga 4 Juni 2025, sudah terjadi 61 kejadian karhutla. Dari jumlah tersebut, luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 32,23 hektare, sementara luas terbakar berdasarkan analisis citra mencapai 66,06 hektare.

“Data menunjukkan bahwa tren karhutla mulai meningkat di bulan Mei. Meski masih di bawah Februari, pola ini menunjukkan perlunya kesiapsiagaan lebih awal,” lanjut Alpius.

Karhutla pada awal Juni bahkan tercatat hampir setara dengan kejadian di bulan April. Oleh karena itu, pengaktifan pos lapangan dinilai sebagai strategi penting guna mendorong percepatan respon dan mengurangi dampak kabut asap.

Sejalan dengan itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pengendalian karhutla.

“Saya minta semua unsur, termasuk masyarakat, ikut mendukung sistem deteksi dini agar pemadaman bisa dilakukan sejak awal,” tegasnya.

Gubernur juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada para Bupati dan Wali Kota agar memperkuat langkah-langkah antisipatif. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah mengintensifkan pengawasan melalui berbagai metode seperti menara pantau, CCTV, citra satelit, hingga patroli darat.

Tak hanya itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta kesiapan sarana dan prasarana juga jadi sorotan.

“Seluruh personel pengendalian karhutla harus dalam kondisi siap siaga, baik dari sisi pelatihan maupun peralatan,” tambah Gubernur.

Rapat virtual tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah terkait, BPBD kabupaten/kota, asosiasi pengusaha, serta komunitas Masyarakat Peduli Api.

Editor : Sigit Pamungkas